Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru Ppkn Tingkat Nasional
Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKn tingkat Nasional di gunakan untuk dasar petunjuk teknis pertolongan penghargaan kepada pemangku pendidikan khususnya bidang PPKn.Anugerah/ penghargaan tersebut dibutuhkan bisa memperlihatkan semangat serta motivasi untuk semua guru di Indonesia bahwa hidup bernegara tidak terlepas dari tatanan aturan atau konstitusi.
Latar Belakang Anugerah Konstitusi 2018
Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. MK mempunyai kewenangan dan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara profesional menurut prinsip-prinsip good governance forum peradilan, biar aturan dan keadilan sanggup ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penegakan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan (constitutional justice) tidak sanggup diwujudkan dengan bergantung semata-mata pada lembagalembaga negara, namun juga harus didukung oleh semangat kebangsaan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terlebih lagi dalam konteks negara demokrasi konstitusional, masyarakat mempunyai tugas yang tak kalah penting dalam berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan negara serta pemerintahan biar sesuai dengan prinsipprinsip pemerintahan konstitusional (constitutional government).
Dalam Juknis Anugerah Konstitusi 2018 disebutkan bahwa penegakan aturan dan konstitusi serta penyelenggaraan negara aturan Pancasila yang demokratis mensyaratkan adanya tingkat kesadaran berkonstitusi yang baik dari segenap warga negara. Oleh karenanya, biar warga negara sanggup berperan secara optimal, maka setiap warga negara perlu memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta upaya yang sanggup ditempuh untuk mempertahankannya.
Pasca hadirnya gelombang reformasi, agenda untuk menyebarluaskan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirasa sangat kurang. Akibatnya, kesadaran warga negara untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menurun. Munculnya agresi kekerasan dan main hakim sendiri, terjadinya konflik sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat, menjadi fenomena yang kerap menghiasi media cetak dan elektronik kita sehari-hari.
Dengan kata lain, Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sejatinya harus dijadikan sebagai kerangka dan landasan berpijak bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, banyak sekali potensi munculnya problem kebangsaan akan sanggup diminimalisir sedemikian rupa. Hal ini memperlihatkan bahwa pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan bangsa, namun demikian Pancasila dilarang disakralkan dan didogmakan.
Pancasila harus tetap dijaga menjadi open and living ideology. Untuk itu perlu adanya upaya upaya secara strategis dalam rangka melaksanakan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka. Dengan melaksanakan pengamalan Pancasila yang merupakan komponen bangsa maka dipandang penting untuk memperoleh pemahaman mengenai MK, dalam hal ini yang menjasi objek dasar yakni Guru PPKn. Langkah ini dimaksudkan supaya bangsa Indonesia bisa menjadi warga negara berlandaskan aturan ketatanegaraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKN Tingkat Nasional > Download
Sekian dulu pembahasan Juknis Anugerah Konstitusi 2018. Termakasih telah berkunjung di website sigerguru.com.
 |
| Juknis Anugerah Konstitusi 2018 |
Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. MK mempunyai kewenangan dan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara profesional menurut prinsip-prinsip good governance forum peradilan, biar aturan dan keadilan sanggup ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penegakan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan (constitutional justice) tidak sanggup diwujudkan dengan bergantung semata-mata pada lembagalembaga negara, namun juga harus didukung oleh semangat kebangsaan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terlebih lagi dalam konteks negara demokrasi konstitusional, masyarakat mempunyai tugas yang tak kalah penting dalam berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan negara serta pemerintahan biar sesuai dengan prinsipprinsip pemerintahan konstitusional (constitutional government).
Dalam Juknis Anugerah Konstitusi 2018 disebutkan bahwa penegakan aturan dan konstitusi serta penyelenggaraan negara aturan Pancasila yang demokratis mensyaratkan adanya tingkat kesadaran berkonstitusi yang baik dari segenap warga negara. Oleh karenanya, biar warga negara sanggup berperan secara optimal, maka setiap warga negara perlu memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta upaya yang sanggup ditempuh untuk mempertahankannya.
Pasca hadirnya gelombang reformasi, agenda untuk menyebarluaskan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirasa sangat kurang. Akibatnya, kesadaran warga negara untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menurun. Munculnya agresi kekerasan dan main hakim sendiri, terjadinya konflik sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat, menjadi fenomena yang kerap menghiasi media cetak dan elektronik kita sehari-hari.
Dengan kata lain, Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sejatinya harus dijadikan sebagai kerangka dan landasan berpijak bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, banyak sekali potensi munculnya problem kebangsaan akan sanggup diminimalisir sedemikian rupa. Hal ini memperlihatkan bahwa pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan bangsa, namun demikian Pancasila dilarang disakralkan dan didogmakan.
Pancasila harus tetap dijaga menjadi open and living ideology. Untuk itu perlu adanya upaya upaya secara strategis dalam rangka melaksanakan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka. Dengan melaksanakan pengamalan Pancasila yang merupakan komponen bangsa maka dipandang penting untuk memperoleh pemahaman mengenai MK, dalam hal ini yang menjasi objek dasar yakni Guru PPKn. Langkah ini dimaksudkan supaya bangsa Indonesia bisa menjadi warga negara berlandaskan aturan ketatanegaraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKN Tingkat Nasional > Download
Sekian dulu pembahasan Juknis Anugerah Konstitusi 2018. Termakasih telah berkunjung di website sigerguru.com.
0 Response to "Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru Ppkn Tingkat Nasional"
Posting Komentar